Polemik Mengenai JHT
Polemik Mengenai JHT – JKP sendiri adalah jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh pemerintah serta rekomposisi dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2020, manfaat JKP sendiri berupa uang cash yang diberikan setiap bulannya selama enam bulan dengan rincian 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. Upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah upah terakhir pekerja dengan batas atas seharga 5 juta.
Selain uang tunai, pekerja juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja dan bimbingan karier. Seorang pekerja yang di PHK akan menerima manfaat JKP tiga kali dalam usia kerjanya Vegas138. Sedangkan JHT sendiri adalah tabungan wajib yang iurannya dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Dia dibayarkan tunai sekaligus saat pekerja menginjak usia pensiun, mengalami cacat permanen, atau meninggal dunia. Sebagian dana JHT sendiri mulai dapat dicairkan oleh pekerja secara terbatas setelah 10 tahun menjadi peserta tersebut.
Mengapa para buruh menolak?
Said Didu dari KSPI mengatakan bahwa JKP sendiri tidak bisa menjadi penyangga bagi pekerja yang sudah di-PHK karena tidak ada jaminan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi setelah enam bulan lamanya. JKP sendiri juga tidak bisa diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri untuk pensiun dini atau membuka usaha. Selama ini, kata Said Didu, JHT menjadi tumpuan hidup bagi kebanyakan pekerja dan sering digunakan sebagai modal usaha mereka PRADA4D .
“JHT itu penyangga bagi buruh untuk bisa bertahan hidup atau yang ingin mengundurkan diri, atau pensiun dini. Selain itu JHT juga bisa digunakan sebagai sumber modal usaha mereka.”
Said sendiri juga mempertanyakan berapa lama modal awal pemerintah untuk JKP supaya bisa bertahan nantinya. Menurut data pemerintah sendiri, dua tahun yang lalu, angka PHK sudah tembus tiga juta. Pada tahun ini, dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, diperkirakan akan melebihi empat juta.
“Kalau tiap orang dapat dua juta, dikalikan empat juta orang yang kena PHK, jadi Rp8 triliun!” kata Said Didu.
